Like this:

Pesta demokrasi legislatif 2009 telah usai. Pesta lima tahunan ini telah menghamburkan uang rakyat kurang lebih 50 triliun rupiah. Sebuah fenomena yang ironis di tengah-tengah kondisi rakyat yang terlilit kemiskinan dan kebodohan. Krisis ekonomi global yang menghantam dunia perindustrian tanah air seakan dilupakan oleh para elit penguasa negeri ini. Padahal harus ada solusi untuk mengatasi problem pengangguran yang kian memuncak. Tampaknya pemerintah lebih mementingkan demokrasi dan pestanya. Padahal, demokrasi sudah terbukti hanya menambah beban rakyat. Hanya ada segelintir elit politik yang menikmati demokrasi di atas penderitaan rakyat. Umat Islam sebagai mayoritas rakyat menjadi komunitas yang kerap dieksploitasi demi legitimasi kekuasaan para elit politik.

Elit politik berkonglomerasi dengan para pemilik kapital. Akibatnya, kebijakan-kebijakan mereka selalu berpihak kepada pemilik modal yang sering menindas umat. Perilaku ini diperburuk oleh minimnya kemampuan mereka dalam mengatur negara. Korupsi kerap terjadi. Tidaklah berlebihan jika negara ini dinobatkan sebagai negara terkorup se-Asia setelah Thailand dan Filipina. Berbagai upaya dilakukan untuk membersihkan negara ini. Namun alih-alih berkurang, korupsi semakin menjadi-jadi. Hukum menjadi permainan. Ironisnya, hukum yang dipakai pun masih bersumber dari hukum sekular kolonial Belanda.

KPU (Komite Pemilihan Umum) menghabiskan uang kurang lebih 25 triliun. Tetapi pemilu berlangsung ricuh. Kertas pemilu banyak yang tertukar. Diperkirakan 15% dari jumlah total penduduk tidak terdaftar sebagai pemilih. Sebagian warga mengamuk karena merasa tidak dihargai. Mereka menganggap pemerintah tidak peduli nasib mereka. Terjadi arena baku hantam dengan para petugas keamanan karena masalah ini. Banyak kecurangan dan pelanggaran yang terjadi. KPU, Banwaslu, MK, dan instansi yang terkait kewalahan melayani keluhan umat. KPU dan instansi-instansi terkait dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya.

Legitimasi pemilu menjadi sebuah pertanyaan. Banwaslu mencatat paling sedikit 150 keluhan masyarakat. Angka golput (kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya) semakin meningkat. Para ahli survei memperkirakan 35% golput dari total jumlah pemilih. Trend ini terjadi karena tingkat kepercayaan umat terhadap elit politik semakin merosot. Ketidakpercayaan ini mengarah kepada sikap apatis. Sikap ini tidak berlebihan mengingat track record para elit politik yang sangat mengecewakan. Mereka tidak mampu menstabilkan harga BBM, tidak mampu menstabilkan harga barang pokok, tidak mampu menghadirkan pendidikan gratis yang berkualitas, tidak mampu menciptakan layanan kesehatan gratis yang berkualitas, tidak mampu mengelola perusahaan negara, tidak mampu mempertahankan sumber daya alam, tidak mampu mengemban amanah sebagai pemimpin negara. Mereka sering leluasa melanggar konstitusi. Ironisnya, konstitusi negara ini dibangun dari berbagai ideologi yang saling kontradiktif.

Elit salah satu parpol tanpa malu-malu berbicara di sebuah stasiun TV, bahwa memang fokus politikus dari parpol pragmatis adalah untuk meraih kekuasaan semata. Padahal selama kampanye terbuka, mereka selalu berjanji untuk memprioritaskan umat. Namun ternyata mereka selalu berbohong kepada umat. Mereka menggunakan segala macam cara untuk melanggengkan kekuasaan. Mereka memanfaatkan hukum sekular buatan penjajah yang memungkinkan mereka berkuasa dengan nyaman di atas kebodohan umat. Militer dan kepolisian dimanfaatkan untuk menjaga kekuasaan mereka. Aparat negara bahkan digunakan untuk merancang sebuah konspirasi politik.

Konspirasi politik adalah makar yang sangat licik untuk menduduki kursi kekuasaan. Mereka tidak peduli jika harus menjual negara habis-habisan atau berkomplot dengan negara asing penjajah demi mendapat kekuasaan. Mereka sangat terlatih menipu umat dengan berpura-pura memberi pertolongan. Mereka berlindung di balik istana dan gedung mewah. Mereka menggunakan mobil-mobil mewah. Penghasilan mereka bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Tunjangan dan fasilitas mereka nikmati. Ironisnya, mereka tetap korupsi dan memakan uang suap. Mereka bisa leluasa menghisap uang rakyat. Mereka belindung di balik konstitusi. Mereka berlindung di balik tank, panzer tentara dan senapan polisi. Sementara itu, umat Islam terus dibohongi. Umat Islam yang ingin menerapkan Islam secara kaffah dibenturkan dengan sesama kaum muslim lain yang teracuni oleh kapitalisme, sosialisme dan turunannya. Gerakan Islam dituduh sebagai teroris. Gerakan Islam dihambat oleh gerakan-gerakan lain yang sengaja dipelihara. Mereka mengharapkan terjadinya konflik horizontal diantara umat. Mereka menggunakan makar kuno penjajah: divide et impera! pecah belah dan kuasai! Mereka menggunakan makar itu di dalam kemasan yang baru.

Sementara ini, mereka tampak berhasil dengan makar tersebut. Umat Islam terpecah ke dalam terminologi imajiner. Tersebutlah Islam radikal dan Islam moderat. Islam fundamental dan Islam liberal. Islam teroris dan Islam nasionalis. Islam fatalis dan Islam sekular. Berbagai istilah ini digunakan sebagai kerangka untuk memecah umat Islam. Akibatnya, umat Islam terpecah ke dalam ratusan organisasi sektarian yang berpotensi menciptakan konflik horizontal. Terciptalah puluhan partai politik bernuansa Islam yang saling bersaing demi kekuasaan–bukan umat.